Oleh Kunaifi
Sebuah buku fenomenal berjudul Green Province diluncurkan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias beberapa bulan lalu. Disebut fenomenal, inilah pertama kali provinsi di tanah air menyusun kerangka kerja menuju provinsi dengan visi sustainable development (pembangunan berkelanjutan), alias provinsi ‘hijau’. Sebelum ini, selama puluhan tahun membangun negeri, manusia dan alam seakan menjadi dua kubu bermusuhan untuk saling memusnahkan.

 

Akibatnya, kini tiba-tiba kita sadar masalah lingkungan terlanjur parah. Lihat Jakarta, Surabaya, Medan dan kota-kota lain ‘hampir gila’ mengatasi masalah transportasi, kelangkaan air bersih, sanitasi, polusi, kepadatan penduduk, dan lain-lain memicu munculnya masalah baru seperti kesehatan, kemiskinan, kriminalitas, dan sebagainya.

Lalu Riau mau menjadi apa? Karena Riau sedang memilih pemimpin, saya mengajak para calon Gubri/Wagubri dan masyarakat pemilih mulai mempertimbangkan ‘’pembangunan berkelanjutan’’ sebagai konsep pembangunan baru di bumi nan kaya ini. Kita akan berdiskusi sedikit tentang pembangunan berkelanjutan, mengapa dia penting, dan apa kaitannya dengan calon pemimpin baru Riau. Di bagian akhir akan disimpulkan sesungguhnya Riau punya peluang bagus menjadi provinsi pioner dan percontohan dalam menerapkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dengan kata lain, dari Riau kita bisa selamatkan Indonesia.

Sebagaimana daerah lain, bencana lingkungan di Riau adalah ‘menu’ rutin sehingga hampir bukan lagi dianggap tragedi. Kerusakan hutan, baik karena penebangan maupun dilalap api adalah alasan nomor wahid mengapa Riau perlu mengubah orientasi pembangunan. Kebakaran hutan Riau (dan daerah lain) pun spesial. Saking parahnya, Bank Dunia menempatkan Indonesia pada posisi ketiga negara penyumbang karbon dioksida (C02) dunia akibat kebakaran hutan. Padahal CO2 adalah gas utama penyebab pemanasan global.

Pada Siapa Berharap?
Semua tragedi di atas sesungguhnya bisa diantisipasi dengan mengubah orientasi pembangunan menjadi pembangunan berkelanjutan. Persoalannya, diskusi ini menjadi sia-sia jika dipisahkan dari ranah politik. Tanpa dukungan politik sebuah konsep tidak pernah menjadi kebijakan mengikat. Inilah saatnya berharap pada pemimpin, tanpa bermaksud mengatakan pemimpin akan menjalankan pembangunan berkelanjutan sendirian. Tapi dari pemimpin diharapkan muncul sebuah awal.

Para calon pemimpin jangan mengira isu lingkungan hidup secara politis tidak bisa ‘dijual’ di Riau dengan alasan minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai bidang ini. Walaupun perkiraan tersebut tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Secara kultural, masyarakat Riau, yang paling tradisional sekalipun, memiliki kesadaran alami mengenai lingkungan hidup. Kesadaran itu masih dimiliki sebagian besar masyarakat yang belum sepenuhnya terlepas dari budaya agrikultur dan romantika kehidupan desa nan asri.

Ditambah arus informasi membawa kabar buruk akibat lalainya manusia memperhatikan persoalan lingkungan, diperkuat keinginan hidup di sarang aman. Semuanya memberi motivasi kepada masyarakat untuk mulai berbaik-baik dengan lingkungan hidup. Masyarakat Riau tentu paham bahwa Bumi ini satu-satunya ‘rumah’. Jika rumah ini rusak bangunannya, udaranya membuat sesak dada saat dihirup, airnya menjadi lumpur kimia, kita tidak perlu sekolah tinggi-tinggi untuk sekedar sadar pentingnya aksi nyata guna menyelamatkan ‘rumah’ dari ‘kekaraman ekologis’.

Di Jawa Timur kini beredar isu bahwa masyarakat mencari ‘Gubernur Hijau’ setelah provinsi tersebut terjungkang kasus lumpur Lapindo. Baru-baru ini Kementarian Lingkungan Hidup juga mengumumkan tahun 2030 Pulau Jawa kehabisan air akibat kelalaian memelihara lingkungan hidup. Tentu Riau tidak perlu menunggu datangnya bencana sekelas Lapindo atau ancaman kekeringan seperti di Jawa untuk mulai berpikir ‘hijau’. Riau juga tidak perlu menunggu Pekanbaru dan kota-kota lain menjadi seperti Jakarta yang sedang stress menghadapi berbagai masalah akibat pembangunan masa lalu tidak berkelanjutan. Yang diperlukan Riau kini seorang pemimpin berkata ayo!

Selamatkan Lingkungan
Riau sesungguhnya punya peluang menjadi provinsi pertama di Indonesia menerapkan pembangunan berkelanjutkan. Paling tidak sinyal tersebut mulai tampak ketika (Gubernur Riau saat itu) Rusli Zainal diajak SBY menghadiri konferensi UNFCCC Bali akhir 2007 lalu. Mungkin alasan SBY mengajak Gubri karena kerusakan lingkungan di Riau termasuk paling parah. Tapi maksudnya jelas, supaya Riau lebih concern dan berhenti terus-terusan ‘beringas’ pada lingkungan hidup.

Potensi utama Riau menjadi pioner pembangunan berkelanjutan di Indonesia ialah adanya dukungan APBD besar. Dengan dukungan dana kuat, Bumi Melayu dapat menjadi The Green Malay lebih cepat. Momentum pemilihan Gubri kali ini adalah titik krusial menentukan apakah Riau mau merebut peluang atau biarkan daerah lain melakukan? Jika peluang ini direbut, Riau akan menjadi pusat cahaya dari mana pembangunan berkelanjutan nasional mulai bersinar, dan membuktikan rehabilitasi lingkungan dan sustainable life and community bisa diraih bangsa Indonesia.

Keunggulan lain adalah tersedianya sumberdaya energi alam melimpah yang merupakan salah satu ciri pembangunan berkelanjutan. Dengan posisi di khatulistiwa, Riau memiliki potensi energi surya dalam jumlah besar sepanjang tahun tanpa dipengaruhi musim. Empat sungai besar dan ratuan sungai-sungai kecil menyimpan potensi energi mikrohidro besar. Produk (bahkan limbah) perkebunan kelapa sawit memungkinkan pengembangan biodiesel. Potensi energi pasang-surut dan gelombang laut juga terbuka untuk dieksplorasi. Semua hadiah Tuhan tersebut membuka peluang besar bagi Riau menjadi pioneer pengembangan energi terbarukan nasional.

Siapa Cagubri yang Tepat?

Lalu siapa pemimpin tepat untuk mewujudkan semua itu? Ini pertanyaan sulit dan tidak mungkin dibahas tuntas pada artikel ini. Namun Gubernur Riau yang kita pilih sebentar lagi minimal mesti memenuhi tiga syarat. Pertama, tidak memiliki cacat masa lalu ‘berdekat-dekatan’ dengan investor mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kedua, memiliki konsep pembangunan berkelanjutan untuk diterapkan pada masa jabatannya. Ketiga, tidak menggunakan dana investor yang diindikasi terlibat memperburuk kondisi lingkungan Riau untuk kampanye pemilihan Gubri.

Aceh memang pertama menerbitkan buku Provinsi Hijau, tapi Riau mampu menjadi yang pertama menerapkannya di Indonesia. Suara kita sebagai pemilih kini menjadi penting. Jangan salah pilih, rumah hampir karam!***

Kunaifi, dosen UIN Suska Riau sedang belajar Energy Studies di Australia. Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya

Komentar

Beri Komentar RSS

3.25 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."